PELATIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KETENAGAKERJAAN

Penawaran Program Training

PELATIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KETENAGAKERJAAN

(HIK)

Jakarta,  3 s.d 5 April 2012, 22 s.d 24 Mei 2012, 12 s.d 14 Juni 2012

DESCRIPTION

Hubungan industrial merupakan hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa yaitu pengusaha, pekerja dan pemerintah.

Oleh karena itu pengusaha dan pekerja terlibat dalam suatu hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban tersebut sebagian besar sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja, peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama (PKB).

Untuk itu para peserta perlu memahami hubungan industrial dan ketenagakerjaan ( HIK ) dasar meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama ( PKB ), waktu kerja dan waktu istirahat, upah kerja lembur dan PHK.

COURSE CONTENTS

1.  Perjanjian Kerja (PK)

• Dasar hukum.
• Pengertian.
• Bentuk.
• Jenis.
• Isi PK.
• Syarat pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
• Akibat hukum jika syarat-syarat PKWT dilanggar.

2.  Peraturan Perusahaan (PP)

• Dasar hukum.
• Pengertian.
• Perusahaan yang diwajibkan membuat PP.
• Tata cara pembuatan.
• Isi.
• Pengesahan.
• Kewajiban pengusaha setelah PP disahkan.
• Masa berlaku.

3.   Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

• Dasar hukum.
• Pengertian.
• Syarat dan tata cara pembuatan.
• Hal-hal yang harus dimuat dalam PKB.
• Kewajiban pengusaha dan SP/SB/pekerja setelahPKB berlaku.
• Masa berlaku.
• Syarat perpanjangan atau pembaharauan.
• Perbedaan PKB dan PP.

4.  Waktu Kerja dan Waktu istirahat.

Dasar hukum.

• Waktu kerja sehari dan seminggu.
• Waktu istirahat dan cuti.
• Hak pekerja/buruh perempuan atas istirahathamil/melahirkan.
• Sanksi jika terjadi pelanggaran.

5.  Upah Kerja Lembur

• Dasar hukum.
• Pengertian dan ruang lingkup.
• Syarat kerja lembur.
• Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja kerja lembur.
• Dasar perhitungan upah lembur.
• Cara perhitungan upah lembur.
• Sanksi atas pelanggaran kerja lembur.

6.  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

• Dasar hukum.
• Pengertian dan ruang lingkup.
• PHK yang dilarang;
• Alasan PHK oleh : pengusaha; pekerja.
• Prosedur/mekanisme PHK.
• PHK yang tidak perlu penetapan dari PHI.
• Skorsing.
• Kompensasi akibat PHK.
• Komponen upah untuk kompensasi akibat PHK.
• Hak pekerja yang ditahan pihak berwajib.
• PHK karena usia pensiun.

WHO SHOULD ATTEND

Pejabat/staf pada Departemen SDM (Human Resources), Pejabat/ staf pada Departemen Legal, Para pejabat yang sering berhubungan dengan masalah-masalah ketenaga-kerjaan, Mereka yang berminat mengetahui seluk beluk hukum-hukum ketenaga kerjaan dan penyelesaian konflik perburuhan.

COURSE METHODS         

• Presentation
• Discuss
• Case Study
• Evaluation
• Simulation

COORDINATOR

Patisina, ST, MT

Beliau sebagai salah satu pakar ketenagakerjaan dalam permasalahan hubungan industrial dan hukum ketenagakerjaan dengan pengalaman yang pernah dan masih baik sebagai praktisi ataupun akademisi.

Unggul Haryanto Nur Utomo, S.Psi, M.Psi

Pakar sekaligus praktisi di bidang Pengembangan Sumber Daya ManusiaAktif sebagai pembicara dan instruktur dalam berbagai pelatihan dan seminar terkait masalah  pengembangan SDM

TIME & VENUE     

08:00 – 16:00 WIB

Hotel IBIS Tamarin

Jl. KH Wahid Hasyim 77 Jakarta Pusat

10340 – JAKARTA

INDONESIA

COURSE FEE

Rp 5,500,000,-/participant nett Non Residential

Rp 5,250,000,/untuk pengiriman 3 peserta atau lebih

Pembayaran dapat dilakukan pada saat pendaftaran atau dapat di transfer pada rekening berikut:

PT Bank Mandiri

Cabang Yogyakarta KH.A.Dahlan

Acc. No.  137-00-0626356-6

Fasilitas         

• Module / Handout
• Sertifikat
• Souvenir
• Training Kit